Warung kopi dan pembicaraan politik

Galeri

Seiring peralihan waktu yang terjadi di nusantara Indonesia, tahun 2004 merupakan tahun dimana negara ini memulai babak baru dalam hal penyelenggaraan pemilihan pemimpin. Baik pemilihan pemimpin negara dalam hal ini Presiden, kemudian beranjak ke pemilihan kepala daerah baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota telah mengubah banyak pandangan masyarakat. Yang pada era orde lama, era orde baru, sampai pada era awal reformasi masyarakat Indonesia hanya memilih partai selaku alat legitimasi bagi para politisi untuk duduk sebagai anggota Dewan Perwakilan di Parlemen baik pada tingkat Pusat, ataupun Daerah dalam hal ini Provinsi, Kabupaten/Kota.

Apa yang terjadi pada era-era tersebut, tidak lain pada waktu itu masyarakat memilih calon wakil-wakil mereka yang akan duduk di parlemen tidak satupun mungkin ia kenal. Yang tidak lain sama halnya dengan memilih kucing dalam karung. Hal tersebut disebabkan karena sistem pemlihan pada waktu itulah dianggap sangat demokratis oleh para pembuat kebijakan tentang penyelenggaraan pemilu di negara ini.

Seiring pergantian era, dari orde baru ke era reformasi sampai saat ini, dimana era reformasi dalam sepuluh tahun perjalanannya ini telah menghasilkan pergantian presiden beberapa kali. Hal ini merupakan suatu langkah baru, karena kekuasaan tidak lagi didominasi oleh kalangan-kalangan tertentu. Akan tetapi semua orang kini berhak untuk mendapatkan kekuasaan, namun tetap berdasarkan pada aturan-aturan yang ada.

Kemudian masyarakat kembali lagi disibukkan dengan Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) secara Langsung, dimana hal tersebut didasarkan pada Undang-Undang Republik Indonesia nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 24 yang bunyinya ; (1) Setiap daerah dipimpin oleh kepala pemerintahan daerah yang disebut kepala daerah. (2) Kepala daerah yang dimaksud ayat (1) untuk provinsi disebut Gubernur, untuk kabupaten disebut Bupati, dan untuk kota disebut Walikota. (3) Kepala daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dibantu oleh satu orang wakil kepala daerah. (4) Wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk provinsi disebut sebagai wakil Gubernur, untuk kabupaten disebut wakil bupati dan untuk kota disebut wakil walikota. (5) Kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat didaerah yang bersangkutan.

Walaupun ada perubahan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ke Undang-Undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 2008 tersebut, namun tidaklah signifikan terhadap pasal 24 yang berbunyi tersebut di atas. Karena perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah hanya berkisaran pada ketetapan Mahkamah Konstitusi tentang Calon Perseorangan yang ingin maju dalam Pilkada Langsung berupa persyaratan dan ketentuannya. Dan penjelasan tambahan yang belum diatur mengenai pengisian kekosongan jabatan Wakil Kepala Daerah yang menggantikan Kepala Daerah yang meninggal dunia, mengundurkan diri, atau tidak dapat melakukan kewajibannya selama 6 (enam) bulan secara terus-menerus dalam masa jabatannya. Demikian peubahan kedua atas Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Penyelenggaraan pemilihan langsung oleh rakyat merupakan pondasi yang bersifat dapat memperkukuh bangunan demokrasi secara nasional. Pada suatu tatanan negara dapat berdiri kokoh jika mulai berbenah dari dasarnya apabila dalam tingkatan yang lebih rendah (lokal) nilai-nilai demokrasinya telah berakar kuat maka pada tingkatan atasnya akan berkembang subur dan terbangun kuat. Dan akan terjadi sebaliknya jika terjadi kekosongan dan kelemahan demokrasi di tingkat lokal dapat menyebabkan kerapuhan demokrasi di tingkat nasional. Dari pemaparan ini ternyata untuk memperkokoh benteng demokrasi, baik di tingkat daerah maupun nasional melalui pemilihan langsung kemudian di anggap memiliki peranan penting.

Dalam pemilihan Kepala Daerah ini rakyatlah sebagai pelaku utama dalam penentu siapa yang akan dipercaya untuk memegang mandat kepemimpinan di daerahnya. Dari hal ini rakyat tentu patut waspada dan  berhati-hati dalam memilih siapa saja kontestan calon kepala daerah yang patut diberikan mandat dan kepercayaan dalam memperjuangkan aspirasi mereka, sebab kesalahan memilih berarti berakibat buruk bagi kelanjutan hidup mereka. Kepercayaan masyarakat yang tumbuh harus di imbangi dengan tindakan nyata dengan mengembangkan struktur pemerintahan yang menjamin bekerjanya mekanisme check and balances.

Perkembangan akhir-akhir ini misalnya di beberapa daerah nusantara Indonesia yang telah menyelenggarakan Pilkada Langsung, ada banyak kejadian-kejadian yang ditimbulkan disebabkan karena Pilkada ini. Baik itu kejadian perkelahian antar pendukung, kecurangan-kecurangan pada saat pemilihan oleh pihak-pihak tertentu, dan ataupun kejadian tidak sepakatnya salah satu pasangan calon terhadap hasil akhir Pilkada Langsung. Hal tersebut merupakan kejadian yang sangat diharapakan untuk tidak terjadi oleh beberapa pihak atau kalangan-kalangan tertentu akan penyelenggaran Pilkada Langsung ini.

Di Makassar misalnya yang merupakan Ibukota Provinsi Sulawesi Selatan, sejak ditetapkannya Undang-Undang Republik Indonesia nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 24 mengenai hal Pilkada Langsung, telah sering kali diperbincangkan, didiskusikan, dan bahkan diperdebatkan, baik itu di forum-forum ilmiah maupun ditempat-tempat terbuka yang terbebas dari intervensi oleh pihak yang misalnya mencoba untuk merefresif atau tidak terjaminnya keamanan ketika hal tersebut diperbincangkan.

Pengkajian yang lebih merinci atas persoalan-persoalan ini menjadi niscaya. Melalui praktek-prektek ilmiahnya serta hasil-hasil yang dicapai nantinya dapat memberikan sumbangsih untuk perkembangan antropologi politik. Minimal bagaimana mengubah citra masyarakat agar tidak dilihat sebagai masyarakat tanpa jiwa yang hanya memiliki semacam konsensus untuk dicapai secara mekanis saja, namun bagaimana memberi pengaruh sebagai sebuah sistem keseimbangan.

Olehnya itu penulis kemudian tertarik untuk melakukan penelusuran terhadap fenomena perkembangan di kota Makassar dengan maraknya penduduk yang sering memperbincangkan hal-hal tentang Pilkada Langsung baik itu di trotoar-trotoar dipinggiran jalan, di pos-pos ronda, di tempat-tempat duduk depan warung-warung jualan bahan-bahan campuran atau biasa disebut dalam bahasa lokal Makassar pagadde-gadde. Dan fenomena lebih menarik lagi adalah hal pembicaraan tentang Pilkada tersebut lebih banyak diperbincangkan di warung-warung kopi yang kini banyak tersebar di kota Makassar ini seiring dengan akan diselenggarakannya pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar secara langsung.

Warung kopi tersebut kemudian menjadi tempat yang paling seringkali dikunjungi oleh masyarakat kota dari berbagai kalangan yang profesinya masing-masing bisa jadi berbeda-beda. Diantaranya para politisi baik yang masih muda maupun yang sudah tua, mahasiswa, para tim-tim pemenangan dari pasangan-pasangan yang akan ikut kontestan dalam Pilkada Langsung, dan bahkan para tukang becak yang ada di kota Makassar.

Dari berbagai warung kopi yang ada di kota Makassar ini hanya beberapa warung kopi yang paling sering dikunjungi oleh para simpatisan atau sukarelawan dari berbagai kandidat yang akan bersaing dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar nantinya. Dari berbagai simpatisan tersebut mereka memang sengaja memilih warung kopi sebagai tempat untuk memperbincangkan dan membicarakan mengenai Pilkada Langsung, bahkan mereka bisa sampai pada membangun wacana-wacana baru yang akan mereka publikasikan pada media-media lokal yang ada di Makassar.

Warung kopi atau biasa juga disebut Cafe ini yang terdapat di kota Makassar dapat pula dibedakan berdasarkan kelas ekonomi masyarakat pengunjung yang datang ketempat tersebut. Hal tersebut apabila dikaji dari sudut pandang sosial budayanya sangatlah menarik, karena terlihat jelas bahwa pada masyarakat kota Makassar terdapat sistem masyarakat berdasarkan kelas-kelas yang terstruktur dengan sendirinya. Adapun yang nampak pada warung kopi di kota Makassar ini berdasarkan kelasnya yakni warung kopi yang High Class, yang biasanya tempatnya berada dilingkungan Hotel, warung kopi kelas menengah yang tempatnya semacam Ruko (Rumah Toko) atau sejenisnya, dan warung kopi kelas bawah yang banyak terdapat dipinggiran jalan-jalan kota atau lorong-lorong yang ada di kota Makasssar.

Pembagian Warung Kopi tersebut berdasarkan kelas, merupakan hasil pengamatan penulis yang tampak dari segi pendapatan sosial ekonomi dari penduduk kota Makassar. Oleh karena itu berdasarkan uraian diatas penulis tergerak melakukan penelitian dalam rangka penulisan skripsi mengenai, Warung Kopi : Arena Segmen Masyarakat Kota dalam Membangun Wacana tentang Pilkada di Makassar (dalam Tinjauan Antropologi Politik). Hal tersebut seiring pula dengan diselenggarakannya Pilkada Langsung Walikota dan Wakil Walikota Makassar, yang dilaksanakan pada tanggal 29 Oktober 2008 tahun ini (silam). Dimana marak diperbincangkan di warung-warung kopi yang banyak tersebar di wilayah kota Makassar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s