Para Pekerja Seks (PS)

Galeri

 

para pekerja seks

pekerja seks

Kelompok Sosial, Masyarakat dan Kebudayaan

Dalam kacamata normatifitas agama dan etika masyarakat konvensional, keberadaan waria-Pekerja Seks dan Perempuan Pekerja Seks (PS) menjadi sesuatu yang tertolak dengan sendirinya. Hal ini dikarenakan aturan umum yang berlaku di masyarakat senantiasa tidak menyediakan tempat bagi hidupnya aktifitas-aktifitas yang dianggap negatif dan tidak sesuai dengan koridor kesusilaan. Ketidakbiasaan, pelacuran dan perbuatan maksiat lainnya merupakan label-label yang diidentikkan dengan kelompok sosial ini menjadikan mereka bagaikan sampah masyarakat yang sudah sepatutnya berada di tempat sampah pula. Oleh karena itu, jika sebuah masyarakat diposisikan berhadap-hadapan dengan fenomena waria dan Pekerja Seks (PS), maka kecenderungannya akan terjadi perbenturan kebudayaan.

Namun, hal ini tidak kemudian lantas menutup ruang dan peluang untuk melakukan negosiasi sosial diantara keduanya. Sebab, pada aspek tertentu, dua kebudayaan yang saling berbeda dapat dipertemukan dan menjalin harmonisasi sosial. Asumsi dasarnya lahir karena disetiap kebudayaan yang ada, tentu memiliki unsur yang niscaya saling terkait satu sama lain, sehingga peluang untuk diterimanya kebudayaan yang tadinya tertolak menjadi sangat dimungkinkan. Oleh karena itulah jangan heran meskipun terdapat sebuah masyarakat yang sangat menekankan nilai-nilai agama dan kesusilaan, ada beberapa kelompok sosial (yang dianggap menyimpang) dapat hidup berdampingan satu sama lain.

Waria-Pekerja Seks dan Perempuan Pekerja Seks (PS); Sebuah Fenomena Sosial

Demikian halnya dengan realitas waria-Pekerja Seks dan Perempuan Pekerja Seks (PS) sebagai sebuah kelompok sosial dan salah fenomena sosial yang hidup di masyarakat. Nyatanya, eksistensi kelompok sosial tersebut dapat bertahan hingga sekarang. Hal ini lebih dikarenakan bahwa pada beberapa sisi tertentu masyarakat bisa menerimanya dengan mudah. Penerimaan itu terjadi karena beberapa anggota masyarakat menganggap waria-Pekerja Seks dan Perempuan Pekerja Seks (PS) dapat memberi keuntungan sosial pada anggota masyarakat bersangkutan. Bisa jadi, ada anggota masyarakat yang kemudian memanfaatkannya secara ekonomis. Keterbatasan akses pekerjaan dalam konteks sekarang menyebabkan banyak orang yang berupaya dan berjuang untuk bisa memanfaatkan peluang apapun menjadi sebuah penghasilan demi kebutuhan hidup keluarganya.

Sistem kompetisi yang ketat serta lapangan pekerjaan yang sempit membuat banyak orang melakukan kompromisasi terhadap beberapa hal, meskipun hal tersebut berhadapan dengan prinsip dan nilai hidupnya sendiri. Ruang kompromisasi inilah yang membuka peluang bagi terciptanya negosiasi-negosiasi sosial di dalam suatu masyarakat tertentu.

Waria-Pekerja Seks dan Perempuan Pekerja Seks (PS), misalnya sangat menyadari betul kebutuhan masyarakat akan hal ini, lantas kemudian mencoba untuk menyusun beragam strategi dan langkah-langkah agar masyarakat tidak lagi resisten terhadap eksistensi dan aktifitas mereka. Terkadang, sebagian anggota masyarakat dipekerjakan dengan menjadi satpam atau tukang parkir di sebuah tempat hiburan malam -yang pemiliknya bisa saja adalah seorang gay (mis: balezza)-. Kadang pula anggota masyarakat dijadikan sebagai tukang ojek langganan bagi para waria ketika akan bekerja di malam hari (ngallang). Selain itu, sebagian anggota masyarakat lain juga terkadang diberikan keringanan harga ketika mereka ingin “menikmati” jasa serta fasilitas warung remang-remang, misalnya. Tindakan diatas juga sangat berkaitan erat dengan jaminan keamanan yang akan mereka dapat ketika melakukan aktifitas-aktifitas keseharian kelompok sosial ini. Oleh karena itu, mengapa kemudian waria-Pekerja Seks dan Perempuan Pekerja Seks (PS) dapat mempertahankan eksistensinya hingga sekarang lebih disebabkan karena beberapa anggota masyarakat dan kalangan tertentu dapat mengambil manfaat dan keuntungan dari aktifitas yang mereka lakukan. (Baca: skripsi “warungnge” dan eksistensi waria).

Jika masih ada anggota masyarakat yang tetap menolak keberadaan waria-Pekerja Seks dan Perempuan Pekerja Seks (PS) dalam beraktifitas, mereka juga telah memiliki serangkaian langkah protektif berkenaan dengan keamanan aktifitas mereka, sehingga mereka tetap bisa beraktifitas tanpa gangguan yang berarti. Langkah protektif salah satunya telah dipaparkan diatas, yakni dengan memberikan jasa dan pelayanan yang murah hingga gratis terhadap pelanggan yang merupakan berasal dari kalangan pejabat pemerintah atau oknum polisi. Dalam konteks ini, pemerintah memiliki “pekerjaan rumah” untuk mengidentifikasi dan membersihkan oknum-oknum yang melakukan perbuatan “curang” dengan tidak berlaku professional ketika sedang bertugas. Hal ini karena ditemukan sebuah fakta bahwa ada banyak oknum yang senantiasa mengambil kesempatan ketika bekerja dan sedang menggunakan “pakaian” profesinya.

Solusi Ringan

Akhirnya, menilik tulisan-tulisan dari berbagai sumber serta hasil penelitian yang ada, saran yang kemudian lahir adalah agar pemerintah kemudian dapat me-maintenance waria-Pekerja Seks dan Perempuan Pekerja Seks (PS) secara terorganisir. Sebab, dalam kenyataannya, waria-Pekerja Seks dan Perempuan Pekerja Seks (PS) dapat dijadikan sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) terbesar (di Makassar khususnya) dengan cara membuat lokalisasi pekerja seks waria dan pekerja seks perempuan, sehingga tidak lagi ditemukan ada waria dan pekerja seks (PS) yang beroperasi secara “liar”.

Dengan adanya lokalisasi yang menerapkan aturan serta regulasi yang super-ketat, kekhawatiran akan penyebaran IMS dan HIV lebih mudah ditanggulangi dibandingkan bila tidak ada lokalisasi. Mengapa demikian? Sebab dengan adanya lokalisasi, pemerintah memiliki media dan ruang untuk mengontrol (mengawasi) para pekerja seks yang akan melakukan hubungan seks dengan tamunya. Ketika dibiarkan para pekerja seks beroperasi secara “liar” (tanpa adanya lokalisasi), pemerintah tidak memiliki “jembatan” untuk melakukan intervensi pengawasan. Oleh karena itu, lokalisasi dapat dianggap sebagai “mata” bagi pemerintah untuk mengawasi sejauh mana perkembangan IMS, HIV dan AIDS di masyarakat.

Meskipun telah ada lokalisasi bagi para pekerja seks perempuan di Makassar, hanya saja regulasi dan aturan yang diberlakukan masih belum begitu tegas dan jelas. Sebagai contoh terkait penggunaan kondom, masih ada beberapa pelanggan yang enggan untuk memakai kondom ketika sedang berhubungan seks. Para pekerja seks juga tidak terlalu ngotot ketika ada tamu yang enggan menggunakan kondom. Dengan alasan kenikmatan dan kepercayaan terhadap tamu/pelanggan, akhirnya penggunaan kondom terabaikan. Hal inilah yang menjadi faktor mengapa kemudian meskipun kebijakan penggunaan kondom di THM diadakan, tetap saja tidak mampu meredam peningkatan penyebaran IMS dan virus HIV di masyarakat. Ini menjadi PR besar bagi pemerintah terkait persoalan kebijakan penggunaan kontrasepsi di setiap Tempat Hiburan Malam (THM).

Pada konteks lain, pemerintah juga dapat memanfaatkan beberapa sektor-sektor yang ada dalam bidang perindustrian dan perdagangan demi menunjang agar kawasan lokalisasi dapat lebih membuka lagi lapangan kerja bagi masyarakat setempat. Ini tak lepas dari fungsi pemerintah sebagai institusi yang (paling) bertanggungjawab untuk menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat. Sebab pada kenyataannya, desakan untuk bekerja dan memiliki penghasilan merupakan suatu keniscayaan bagi seseorang, apalagi ketika seseorang telah memiliki keluarga.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s