Sejarah Perkembangan Hukum Internasional

Galeri

Hukum internasional sebenarnya sudah sejak lama dikenal eksisitensinya, yaitu pada zaman Romawi Kuno. Orang-orang Romawi Kuno mengenal dua jenis hukum, yaitu Ius Ceville dan Ius Gentium. Lus Ceville adalah hukum nasional yang berlaku bagi masyarakat Romawi, dimanapun mereka berada, sedangkan Ius Gentium adalah hukum yang diterapkan bagi orang asing, yang bukan berkebangsaan Romawi. Dalam perkembangannya, Ius Gentium berubah menjadi Ius Inter Gentium yang lebih dikenal juga dengan Volkenrecth (Jerman), Droit de Gens (Perancis) dan kemudian juga dikenal sebagai Law of Nations (Inggris) (Kusumaatmadja, 1999 ; 4).

Sesungguhnya, hukum internasional modern mulai berkembang pesat pada abad XVI, yaitu sejak ditandatanganinya Perjanjian Westphalia 1648, yang mengakhiri perang 30 tahun (thirty years war) di Eropa. Sejak saat itulah, mulai muncul negara-negara yang bercirikan kebangsaan, kewilayahan atau territorial, kedaulatan, kemerdekaan dan persamaan derajat. Dalam kondisi semacam inilah sangat dimungkinkan tumbuh dan berkembangnya prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah hukum internasional. (Phartiana, 2003 ; 41). Perkembangan hukum internasional modern ini, juga dipengaruhi oleh karya-karya tokoh kenamaan Eropa, yang terbagi menjadi dua aliran utama, yaitu golongan Naturalis dan golongan Positivis.

Menurut golongan Naturalis, prinsip-prinsip hukum dalam semua sistem hukum bukan berasal dari buatan manusia, tetapi berasal dari prinsip-prinsip yang berlaku secara universal, sepanjang masa dan yang dapat ditemui oleh akal sehat. Hukum harus dicari, dan bukan dibuat. Golongan Naturalis mendasarkan prinsip-prinsip atas dasar hukum alam yang bersumber dari ajaran Tuhan. Tokoh terkemuka dari golongan ini adalah Hugo de Groot atau Grotius, Fransisco de Vittoria, Fransisco Suarez dan Alberico Gentillis (Mauna, 2003 ; 6).

Sementara itu, menurut golongan Positivis, hukum yang mengatur hubungan antar negara adalah prinsip-prinsip yang dibuat oleh negara-negara dan atas kemauan mereka sendiri. Dasar hukum internasional adalah kesepakatan bersama antara negara-negara yang diwujudkan dalam perjanjian-perjanjian dan kebiasaan-kebiasaan internasional. Seperti yang dinyatakan oleh Jean-Jacques Rousseau dalam bukunya Du Contract Social, La loi c’est l’expression de la Volonte Generale, bahwa hukum adalah pernyataan kehendak bersama. Tokoh lain yang menganut aliran Positivis ini, antara lain Cornelius van Bynkershoek, Prof. Ricard Zouche dan Emerich de Vattel.

Pada abad XIX, hukum internasional berkembang dengan cepat, karena adanya faktor-faktor penunjang, antara lain:

  • Setelah Kongres Wina 1815, negara-negara Eropa berjanji untuk selalu menggunakan prinsip-prinsip hukum internasional dalam hubungannya satu sama lain.
  • Banyak dibuatnya perjanjian-perjanjian (law-making treaties) di bidang perang, netralitas, peradilan dan arbitrase.
  • Berkembangnya perundingan-perundingan multilateral yang juga melahirkan ketentuan-ketentuan hukum baru.

Di abad XX, hukum internasional mengalami perkembangan yang sangat pesat, karena dipengaruhi faktor-faktor sebagai berikut:

  • Banyaknya negara-negara baru yang lahir sebagai akibat dekolonisasi dan meningkatnya hubungan antar negara.
  • Kemajuan pesat teknologi dan ilmu pengetahuan yang mengharuskan dibuatnya ketentuan-ketentuan baru yang mengatur kerjasama antar negara di berbagai bidang.
  • Banyaknya perjanjian-perjanjian internasional yang dibuat, baik bersifat bilateral, regional maupun bersifat global.
  • Bermunculannya organisasi-organisasi internasional, seperti Perserikatan Bangsa Bangsa dan berbagai organ subsidernya, serta Badan-badan Khusus dalam kerangka Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menyiapkan ketentuan-ketentuan baru dalam berbagai bidang (Mauna, 2003; 7).

Subyek Hukum Internasional

Ketentuan Internasional terutama berkenaan dengan hak-hak, kewajiban-kewajibandan kepentingan-kepentingan negara-negara. Biasanya ketentuan-ketentuan internasional itu merupakan ketentuan yang harus ditaati negara-negara, dan dalam hal yang sama traktat-traktat dapat membebankan kewajiban-kewajiban yang disetujui sendiri untuk  dilaksanakan untuk negara-negara penandatangan. Akan tetapi hal ini tidak berarti bahwa badan-badan atau person-person, baik orang maupun badan hukum lain, yang dapat tercakup dalam penguasaan atau kelimpahan hukum internasional.

Terdapat perbedaan pendapat oleh para ahli hukum Internasional mengenai subjek hukum Internasional,beberapa ahli menyatakan bahwa konvensi internasional memberikan kewajiban-kewajiban terhadap negara-negara peserta. Dengan kata lain, individu hanya mengemban hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam hukum internasional sepanjang mereka merupakan obyek dan bukan subyek.lainhalnya degan yang dikemukakan oleh Kelsen yaitu kewajiban-kewajiban dan hak-hak negara-negara semata-mata adalah kewajban-kewajiban orang-orang yang menjadi isi dari negara-negara itu.

Menurut saya, dapat dikatakan bahwa seiring perkembangan jaman telah berkembang sejumlah peristiwa dimana individu-individu dan kesatuan-kesatuan non-negara menikmati hak-hak atau menjadi subyek kewajiban secara langsung menurut hukum internasional, misalnya saja pandangan bahwa rakyat memiliki hak-hak tertentu yang tidak dapat dicabut , diantaranya hak penentuan nasib sendiri.

Selain itu, bahwa kekakuan doktriner konvensi prosedural yang tidak memperkenankan individu untuk mengajukan tuntutan internasional melalui negaranya telah mengalami pemerosotan, dan bahwa kepentingan-kepentingan individu, hak-hak fundamental serta kebebasan-kebebasan mereka merupakan perhatian utama hukum internasional.

REFERENSI
Ardiwisastra Yudha Bhakti, 2003, Hukum Internasional, Bunga Rampai, Alumni, Bandung.
Brownlie Ian, 1999, Principles of Public International Law, Fourth Edition, Clarendon Press, Oxford.
Burhantsani, Muhammad, 1990; Hukum dan Hubungan Internasional, Yogyakarta : Penerbit Liberty.
Kusamaatmadja Mochtar, 1999, Pengantar Hukum Internasional, Cetakan ke-9, Putra Abardin.
Mauna Boer, 2003, Hukum Internasional; Pengertian, Peran dan Fungsi dalam Era Dinamika Global, Cetakan ke-4, PT. Alumni, Bandung.
Phartiana I Wayan, 2003, Pengantar Hukum Internasional, Penerbit Mandar maju, Bandung.
Situni F. A. Whisnu, 1989, Identifikasi dan Reformulasi Sumber-Sumber Hukum Internasional, Penerbit Mandar Maju, Bandung.

2 responses »

  1. cantum kan siapa2 yang tulis ini artikel…begitupun artikel2 yang lain…biar jelas…..sapa tahu, ada yang baca dan tertarik mau kasih masuk di DP nya,…

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s